Tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum membaik, tetapi masih dibayangi isu pemberantasan suap dan jual-beli kasus hukum yang belum terlihat optimal.

Masa mendatang, keberhasilan ataupun kegagalan Presiden Joko Widodo merebut apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahannya sangat ditentukan oleh kepiawaiannya dalam mengendalikan jajaran kabinet.

Kerap kali pergantian menteri menjadi pintu bagi presiden mempertimbangkan konfigurasi dukungan partai politik. Tak jarang dukungan politik mengabaikan pentingnya ruang keseimbangan politik dengan hadirnya oposisi.

Publik menilai pemerintah belum berhasil mengendalikan barang dan jasa. Pemerintah juga dianggap belum berhasil menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. Hal ini semestinya jadi alarm bagi pemerintah.