Kita mengapresiasi langkah cepat Jokowi mengisi kekosongan di Kementan. Namun, publik bisa mempunyai interpretasi lain.

Kerap kali pergantian menteri menjadi pintu bagi presiden mempertimbangkan konfigurasi dukungan partai politik. Tak jarang dukungan politik mengabaikan pentingnya ruang keseimbangan politik dengan hadirnya oposisi.

Perintah Presiden Jokowi itu tentu merupakan bentuk dari upaya untuk membangun ekosistem antikorupsi. Namun, perintah saja tidak cukup perlu diwujudnyatakan secara masif. Korupsi bisa menyeret negara menjadi negara gagal

Sebanyak tujuh Staf Khusus Presiden yang terdiri dari kalangan muda mendapatkan anggaran Rp 750 juta per orang untuk menjalankan tugasnya selama tahun anggaran 2020.