Tantangan Implementasi Pajak Karbon Indonesia

Indonesia mulai memberlakukan pajak karbon pada April 2022 untuk industri batubara. Namun, tidak cukup berhenti di sektor energi, pajak juga harus dikenakan di sektor krusial lain yang juga menyumbang emisi besar.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Petugas meninjau mesin pemindah batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sulut 2 atau yang lebih dikenal dengan PLTU Amurang di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Rabu (27/10/2021). Indonesia mulai memberlakukan pajak karbon pada April 2022 untuk sektor PLTU batubara.

Tahapan pengendalian krisis iklim di Indonesia memasuki era baru dengan disahkannya skema pajak karbon batubara melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tantangan berikutnya, implementasi pajak karbon dan rumusan pajak sektor-sektor lain.

Pajak karbon bukan hal baru dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui pembatasan emisi yang dihasilkan oleh individu ataupun badan usaha. Berdasarkan data Bank Dunia, saat ini telah ada 64 kawasan, mulai dari tingkat kota, negara, hingga regional, yang menerapkan pajak karbon, seperti Jepang, Singapura, Belanda, Finlandia, dan Swedia.