Penilaian Masyarakat Pastikan Pelayanan Publik Berintegritas

KPK ingin setiap layanan publik di setiap instansi dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa bisa langsung dinilai masyarakat. Selain itu, bisa dinilai warga negara asing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Penilaian dari masyarakat dibutuhkan untuk memastikan pelayanan publik dilakukan dengan pasti, transparan, akuntabel, dan adil sehingga tidak ada suap. Penilaian ini menjadi cerminan sejauh mana kualitas layanan publik tersebut. Jika penilaian masyarakat masih buruk, perlu lebih bekerja keras dalam melayani.