Katalog versi 6.0 ini diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan dan menurunkan biaya administrasi 40-50 persen,

Sebagai salah satu upaya membuka akses pasar yang lebih luas, pemerintah mendorong agar UMKM masuk ke platform katalog elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain penegak hukum, sejumlah lembaga negara kini berupaya menyiapkan digitalisasi pada pengadaan barang dan jasa, termasuk pelayanan di pelabuhan, untuk mengatasi korupsi di dalam negeri.

Mutu belanja pemerintah terus diupayakan meningkat. Hal ini, antara lain, ditempuh lewat kemudahan akses menayangkan produk dalam negeri di katalog elektronik. Produk impor yang telah ada substitusinya pun dibekukan.