Formappi: DPR ”Mitra Setia” Pemerintah, Bukan ”Pengawas yang Kritis”
DPR dinilai terlalu ”lembek” kepada pemerintah baik dari sisi legislasi maupun pengawasan kinerja. Formappi menyebut DPR telah menjadi ”mitra setia” pemerintah, bukan ”pengawas yang kritis”.
Suasana Rapat Paripurna DPR ke-12 tahun sidang 2022-2023 dengan agenda tunggal berupa laporan Komisi I DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon panglima TNI dilanjutkan pengambilan keputusan, Selasa (13/12/2022). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dengan dihadiri 21 orang secara fisik dan 195 orang secara virtual.
JAKARTA, KOMPAS — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai sikap Dewan Perwakilan Rakyat terlalu ”lembek” terhadap pemerintah. Hal ini disinyalir sebagai akibat dari semakin gemuknya partai politik koalisi pendukung pemerintahan di DPR. Alhasil, berbagai kebijakan dan regulasi yang diinginkan pemerintah terus berjalan mulus. DPR dituntut untuk bersikap kritis terhadap setiap kebijakan dan regulasi, bukan asal menerimanya.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Albert Purwa, dalam Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang II Tahun 2022-2023, Jumat (6/1/2023), mengatakan, sikap tidak kritis DPR, misalnya, ditemui dalam proses pembentukan legislasi bersama pemerintah. DPR sering kali terlihat memberikan ”karpet merah” kepada pemerintah.