DPR dinilai terlalu ”lembek” kepada pemerintah baik dari sisi legislasi maupun pengawasan kinerja. Formappi menyebut DPR telah menjadi ”mitra setia” pemerintah, bukan ”pengawas yang kritis”.

Komnas Perempuan mendapat mandat untuk memantau pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual. Keberadaan Komnas Perempuan akan memperkuat terhadap jaminan kepastian implementasi norma yang ada di UU TPKS.