Sebagian besar fraksi di Komisi II DPR sepakat pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dipercepat untuk menghindari ekses dan konflik di daerah.

Rapat membahas rencana pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota terpilih pada pilkada serentak 2024.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, idealnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih tak terlalu jauh dari pelantikan DPRD demi efektivitas pemerintahan daerah.

Belum ada instruksi dari pemerintah pusat soal penundaan pelantikan kepala daerah terpilih sampai selesainya pembahasan kepastian jadwal.

Mendagri disebut telah siapkan tim khusus guna menyusun naskah akademik dan draf RUU Pemilu sebagai tindak lanjut putusan MK yang menghapus ”presidential threshold”.

Dengan berbagai catatan selama pelaksanaan Pilkada 2024, Komisi II DPR berpandangan evaluasi total menjadi sangat penting dilakukan.

Belajar dari Pemilu 2024, KPU memperbaiki aplikasi Sirekap untuk Pilkada 2024. Tantangannya ada pada keberagaman karakteristik sumber daya manusia KPPS.

Penerimaan kembali pendaftaran hanya untuk daerah yang ditemukan ada bakal kandidat pilkada yang ditolak mendaftar.