Dengan berbagai catatan selama pelaksanaan Pilkada 2024, Komisi II DPR berpandangan evaluasi total menjadi sangat penting dilakukan.

Belajar dari Pemilu 2024, KPU memperbaiki aplikasi Sirekap untuk Pilkada 2024. Tantangannya ada pada keberagaman karakteristik sumber daya manusia KPPS.

Penerimaan kembali pendaftaran hanya untuk daerah yang ditemukan ada bakal kandidat pilkada yang ditolak mendaftar.

Rencana kunjungan luar negeri dinilai tak masuk akal karena pileg dan pilpres sudah selesai. PPLN juga sudah dibubarkan.

Pelantikan kepala daerah serentak dinilai sulit diwujudkan karena situasi politik pascapilkada relatif dinamis.

Komisi II DPR menolak permintaan KPU untuk konsultasi tertulis terkait putusan MA. Fraksi partai politik menilai perlu rapat kerja atau dengar pendapat agar keputusan bersifat kolektif.

Rapat membahas pembicaraan pendahuluan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025.

Rapat membahas sejumlah agenda antara lain evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 serta persiapan aturan jelang pilkada.