Tindak lanjut putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja berada di tangan Presiden Prabowo.

MK mengabulkan permohonan advokat Gugum Ridho Putro yang kecewa dengan penegakan hukum oleh KPK, khususnya dalam perkara-perkara yang libatkan prajurit TNI.

Bawaslu telah mengirimkan surat kepada TNI-Polri sebagai tindak lanjut putusan MK terbaru soal netralitas di pilkada.

Polri menegaskan bahwa sudah ada aturan di internal Polri juga undang-undang yang mengatur sanksi etik ataupun pidana bagi anggota yang tak netral saat pemilu.

Tidak berlakunya PP 51/2023 membuat aturan batas atas dan bawah upah minimum juga tidak berlaku. Sejumlah ketentuan lain pun ikut berubah.

Penetapan upah minimum tahun 2025 akan memperhitungkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sesuai bunyi putusan MK.

Serikat pekerja meminta agar penghitungan upah minimum tahun 2025 tidak lagi memakai PP Nomor 51 Tahun 2023. Sementara pengusaha bersikap sebaliknya.

UU Ketenagakerjaan akan direvisi untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja.