Diskualifikasi seharusnya berlaku bagi pasangan calon secara keseluruhan, bukan hanya individu yang melakukan pelanggaran.

MK pernah mengabulkan uji formil UU Cipta Kerja karena minimnya partisipasi publik dalam pembahasannya. Akankah putusan terulang di UU TNI terbaru?

Jika pelanggaran atau kecurangan terulang dan MK kembali memutus PSU harus diulang lagi, konsekuensinya adalah anggaran daerah makin terkuras hanya untuk pilkada.

MK membatasi alasan pengunduran diri caleg terpilih hanya karena mendapat penugasan negara, misalnya menjadi menteri, duta besar, atau pejabat publik lain.

Penelitian Themis Indonesia terhadap 40 putusan sengketa pilkada menunjukkan adanya disparitas antarputusan yang perlu dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Gubernur akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, sedangkan bupati/wali kota akan dilantik gubernur.

PSU Pilkada yang digelar di 24 daerah harus jadi pelajaran. Cegah kesalahan serupa terulang di PSU mendatang ataupun gelaran pilkada selanjutnya.   

Putusan MK terkait PHPU Pilkada mengharuskan digelar PSU di 24 daerah di Indonesia