Pimpinan DPR Targetkan Pengesahan RUU PDP Pekan Depan

RUU PDP penting untuk segera disahkan. Sebab, keberadaan UU PDP dapat menjadi payung hukum atas perlindungan data pribadi masyarakat.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Transaksi elektronik melalui ponsel kini menjadi hal umum ditemui, seperti yang dilakukan Rika Apriani di Serua, Depok, Jawa Barat, Minggu (11/9/2022). Data pribadi menjadi instrumen penting dalam semua lingkup dunia digital. Namun, sayangnya, hingga kini sudah tidak terhitung jumlah data pribadi warga yang bocor dan diperjualbelikan. Mulai dari 297 juta kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, 26,7 juta data pengguna IndiHome, 1,3 miliar data proses registrasi kartu sim ponsel, hingga 105 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum.

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan segera disahkan menjadi undang-undang (UU). Setelah disepakati oleh Komisi I DPR dan pemerintah di pembicaraan tingkat I, selanjutnya RUU akan dibawa ke pembicaraan tingkat II, yakni pengesahan di Rapat Paripurna DPR.

Menurut rencana, pimpinan DPR akan melaksanakan rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Senin (19/9/2022) mendatang. Dalam rapat tersebut, pihaknya akan memutuskan jadwal rapat paripurna. Ia membenarkan, DPR menargetkan agar rapat paripurna pengesahan RUU PDP bisa dilaksanakan pekan depan.