Korupsi Kepala Daerah Marak, Kejar Setoran Tutupi Biaya Politik Jadi Sebab

Korupsi pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan dan perizinan, kolusi, serta nepotisme marak terjadi di daerah. Politik biaya tinggi menjadi sebab maraknya korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Barang bukti uang yang disita dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). KPK menyita uang sebanyak Rp 5,7 miliar dalam kasus ini.

JAKARTA, KOMPAS — Kejar setoran untuk menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan menjadi salah satu faktor penyebab maraknya korupsi kepala daerah. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, perizinan, kolusi, serta nepotisme.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, korupsi seperti terjadi di Pemerintah Kota Bekasi berlangsung marak di pemerintah daerah lainnya. ”Korupsi di sejumlah daerah dilakukan dengan modus pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, perizinan, kolusi dan nepotisme. Menurut dia, ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari korupsi itu seperti kejar setoran atas biaya (besar) politik yang telah dikeluarkan, tetapi ada pula yang memang bentuk dari perilaku tamak atau rakus," tuturnya Sabtu (8/1/2022) malam.