Perkuat Kebinekaan, Pemda Dituntut Lindungi HAM Warga

Pemerintah daerah merupakan aktor kunci dalam pemenuhan HAM di berbagai isu seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bisnis, pencegahan intoleransi, dan penanganan dampak pandemi Covid-19.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana penandatanganan perjanjian kerja sama terkait dengan Festival Hak Asasi Manusia 2021 di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (18/10/2021). Kota Semarang menjadi tuan rumah festival yang digelar bersama Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, International NGO Forum on Indonesian Development, dan Pemerintah Kota Semarang itu.

JAKARTA, KOMPAS — Usaha memperkuat kebinekaan dapat dilakukan dengan praktik baik dalam melindungi hak asasi manusia. Pemerintah daerah memiliki peran yang penting untuk memenuhi HAM setiap warga negara tanpa terkecuali.

Penyuluh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Yuli Asmini, mengakui, pelanggaran HAM masih banyak terjadi di Indonesia. Tak hanya diskriminasi, pelanggaran HAM juga terjadi dalam bentuk intoleransi.