Terbata-bata Beralih ke Pemerintahan Berbasis Digital

Dari segi indeks, sistem pemerintah berbasis digital membaik. Namun, dalam praktiknya ditemukan warga yang masih saja kesulitan mengakses layanan berbasis digital, salah satunya mesin tak berfungsi.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Bupati Tegal Umi Azizah (tiga dari kiri) saat mempraktikkan sistem pembayaran digital di gerbang masuk obyek wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/3/2021). Di tempat wisata tersebut, sistem pembayaran nontunai melalui kode pindai cepat berstandar Indonesia atau QRIS diterapkan untuk menekan potensi kontak antarorang pada masa pandemi Covid-19. Digitalisasi pembayaran juga diharapkan bisa menekan kebocoran retribusi yang merugikan keuangan pemerintah daerah.

JAKARTA, KOMPAS — Akselerasi pemerintahan dari konvensional menjadi digital belum berjalan mulus. Beberapa sektor pelayanan publik mampu beralih, tetapi tidak sedikit yang masih jalan di tempat. Kendala yang dialami meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia serta belum sejalannya agenda strategis itu di pemerintah daerah.

Padahal, di tengah pandemi Covid-19, transformasi pemerintahan digital menjadi keharusan, salah satunya untuk menghindari kerumunan. Komitmen pemerintah pusat hingga daerah dibutuhkan guna mempercepat proses transformasi ini demi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.