Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
ktp-el
Calon kepala daerah dimaksud perlu memberikan penjelasan. Selanjutnya, biarkan penyelenggara pemilu yang menangani.
Bagikan
Ramai Pencatutan KTP Warga Jakarta untuk Dharma-Kun, Puan: Pihak Terkait Harus Bisa Luruskan
Calon kepala daerah dimaksud perlu memberikan penjelasan. Selanjutnya, biarkan penyelenggara pemilu yang menangani.
Politik & Hukum
·
Bakal Calon Perseorangan Ramai-ramai Serahkan Salinan KTP-el ke Kantor KPU
Bakal calon perseorangan Dharma-Kun Wardana mengantarkan 34 boks KTP-el menggunakan truk ke kantor KPU DKI Jakarta.
Politik & Hukum
·
Hari Terakhir, 163 Bakal Calon Perseorangan Belum Penuhi Syarat Dukungan Pemilih
Dari 168 bakal calon perseorangan yang berminat ikuti Pilkada 2024, baru lima yang memenuhi persyaratan dukungan awal.
Politik & Hukum
·
Seberapa Mendesak Digital ID Diterapkan?
IKD atau ”digital” ID merupakan KTP elektronik berbentuk digital, berisi informasi representasi dokumen kependudukan.
Ekonomi
·
Bebas Akses
Surat Pemberitahuan Bukan ”Tiket” Mencoblos
Bagaimana jika pemilih tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara?
Politik & Hukum
·
Iklan
Ari Dwipayana: Langkah Hukum Presiden Belum Ada
Presiden belum mengambil langkah hukum terkait pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai kasus Setya Novanto.
Politik & Hukum
·
Soal Pernyataan Agus Rahardjo, Presiden Jokowi Belum Ambil Langkah Hukum
Ari Dwipayana mengatakan hingga saat ini belum ada langkah hukum dari Presiden Joko Widodo terkait pernyataan Agus Rahardjo yang menyebut Presiden Jokowi pernah memintanya menghentikan penyidikan Setya Novanto.
Politik & Hukum
·
Jokowi Tanggapi Pernyataan Agus Raharjo Terkait Intervensi Kasus Setya Novanto
Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Raharjo terkait intervensi penanganan perkara korupsi pengadaan proyek KTP-elektronik yang melibatkan bekas Ketua DPR Setya Novanto.
Video
·
Hak Interpelasi Dapat Menepis Prasangka pada Penanganan Kasus Setya Novanto
Hak interpelasi bisa menunjukkan sejauh mana keterlibatan Presiden dalam kasus KTP elektronik. Dengan demikian, hal itu dapat menepis berbagai prasangka di masyarakat.
Politik & Hukum
·
Butuh Jawaban Presiden, Komisi III DPR Buka Peluang Hak Interpelasi
Setelah Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi menghentikan kasus korupsi KTP-el, sejumlah anggota dan pimpinan Komisi III DPR minta Agus menjelaskan rinci soal intervensi Presiden.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Iklan