logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊIntegrasi Data Kependudukan...
Iklan

Integrasi Data Kependudukan untuk Vaksinasi

Untuk integrasikan data kependudukan, Kemendagri menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta BPJS. Hal ini untuk hindari kesalahan input data NIK pad saat verifikasi.

Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/bHdK_Cq3jrDCcjVNw_cemR6-nKo=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2F7df57001-68f3-442f-8ac0-2766e6fabb7e_jpg.jpg
KOMPAS/AGUS SUSANTO

Vaksinator menyuntikkan jarum dalam vaksinasi massal di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/6/2021). Sekitar 8.000 warga dari delapan kecamatan menjalani vaksinasi Covid-19 massal. Vaksinasi Covid-19 massal dipercepat di wilayah ini karena lonjakan kasus belakangan ini. Sebanyak 270 vaksinator disiapkan untuk mempercepat proses penyuntikan. Saat ini, kecepatan pemberian vaksin sangat diperlukan dalam rangka mempercepat pembentukan kekebalan komunal sehingga penyebaran virus dapat dihambat. Data vaksinasi Covid-19 nasional per tanggal 23 Juni 2021 pukul 12.00 WIB yang dirilis Kementerian Kesehatan mencatat total vaksinasi tahap pertama sudah mencapai 24.358.856 dan total vaksinasi tahap kedua mencapai 12.640.041. K

JAKARTA, KOMPAS β€” Kementerian Dalam Negeri menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mengintegrasikan data kependudukan, Jumat (6/8/2021). Langkah ini dilakukan untuk mengatasi adanya kesalahan dalam proses administrasi program vaksinasi Covid-19.

Penandatanganan kerja sama tersebut untuk mencegah kasus gagal mengikuti vaksin karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipakai orang lain. Beberapa kasus tersebut, diantaranya seorang warga Bekasi sempat gagal memperoleh vaksinasi Covid-19 karena NIK sudah digunakan orang lain. Hal serupa juga terjadi di Jakarta Selatan.  Ia kesulitan mendaftar vaksinasi Covid-19 karena NIK-nya sudah digunakan orang lain.

Editor:
Suhartono
Bagikan