Kementerian Pertahanan Perlu Selesaikan Masalah Serapan Anggaran

Pemerintah konsisten mengalokasikan anggaran pertahanan berkisar 0,7 persen-0,8 persen dari produk domestik bruto untuk satu tahun anggaran. Namun, realisasi anggaran, terutama belanja alutsista, masih di bawah target.

Kompas/Wawan H Prabowo

Parade helikopter menghiasi langit di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-74 TNI, Sabtu (5/10/2019). Selain parade helikopter dan pesawat tempur, upacara peringatan HUT ke-74 TNI yang bertema ”TNI Profesional Kebanggaan Rakyat” itu juga diisi dengan defile pasukan, pameran alutsista, dan atraksi terjun payung.

JAKARTA, KOMPAS  — Alokasi anggaran untuk belanja pertahanan sebenarnya tidak pernah berubah, masih berkisar 0,7 persen-0,8 persen dari produk domestik bruto. Hanya saja, serapan anggaran, terutama pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, masih relatif rendah. Karena itu, penyerapan anggaran menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kementerian Pertahanan sebelum merancang ulang rencana strategis pembangunan pertahanan untuk jangka panjang.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Rizaldi, dalam diskusi daring bertema ”Investasi Alutsista demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan”, Senin (7/6/2021), mengungkapkan, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan masih berkisar 0,7 persen-0,8 persen dari PDB.  Penambahan alokasi anggaran diperlukan untuk mengejar pemenuhan kebutuhan alutsista yang direncanakan sepanjang tahun 1998-2008.