Saat ini, bukan waktu yang tepat untuk membentuk daerah otonom baru, termasuk daerah istimewa dan daerah otonomi khusus. 

Realitas menunjukkan, konflik dan kekerasan terus berlangsung dan eskalasinya tak kunjung usai.

Program otonomi khusus di Papua butuh perbaikan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam banyak kasus korupsi, terutama yang melibatkan swasta sebagai pelaksana, korupsi dilakukan bersama-sama. Ada kecenderungan persekongkolan untuk menggelapkan anggaran.

Pemerintah AS mengucurkan bantuan senilai 10 juta dollar AS untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Papua dan Papua Barat melalui USAID Kolaborasi. Program sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.

Komisi Pemberantasan Korupsi ikut menyelidiki penyebab tunggakan biaya kuliah yang dialami mahasiswa penerima beasiswa otsus Papua.

Di sisa satu setengah tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, tim untuk menangani pembangunan Papua dilengkapi dengan sejumlah personel. Tugas pertama tim ini adalah menyerap aspirasi.

Permasalahan yang terus mendera para guru di Tanah merupakan bukti bahwa pendidikan belum dikelola dengan baik. Guru merupakan garda terdepan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.