Presiden Perlu Pastikan Kemendagri dan Parpol Koalisi Dukung Kelancaran Pemilu

Dukungan untuk kelancaran Pemilu 2024 tak cukup disampaikan melalui instruksi saja. Presiden Jokowi perlu memastikan semua pihak punya komitmen memperlancar penyelenggaraan pemilu.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Deretan bendera partai politik peserta pemilu serentak 2019 menghiasi jalan layang di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo perlu memastikan partai pendukung pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri tidak menghambat proses konsultasi dalam penetapan berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang krusial. Komitmen ini amat diperlukan karena tahapan pemilu kian dekat, sedangkan PKPU yang mengatur tahapan belum juga ditetapkan.

Sebelumnya, Presiden meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka juga diminta memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).