Ujian Demokrasi Kian Berat, Masyarakat Sipil Perlu Bersinergi

Praktik dan upaya yang bertentangan dengan demokrasi silih berganti, bahkan menguat, dengan munculnya wacana penundaan pemilu 2024. Masyarakat sipil perlu bersinergi untuk mengawal demokrasi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Spanduk yang mengkritisi usulan perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden terpasang di pinggir Jalan Deplu Raya, Pesanggrahan, Jakarta, Minggu (20/3/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Praktik dan upaya yang bertentangan dengan demokrasi terus terjadi, bahkan menguat, dengan munculnya usulan penundaan Pemilu 2024. Kolaborasi dan sinergi dari berbagai elemen masyarakat sipil bersama media massa diperlukan untuk mengawal demokrasi.

Hal itu terungkap dalam diskusi sekaligus peluncuran buku bertajuk ”Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil” yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) secara daring, Minggu (20/3/2022). Pembicara dalam forum tersebut adalah Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini; Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto; Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini; Direktur Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia LP3ES Herlambang P Wiratraman; serta Editor dan Peneliti Senior LP3ES Malik Ruslan.