Tanggung Jawab Berat, Perjuangkan Honor Penyelenggara Pemilu ”Ad Hoc”

Penyelenggara pemilu ”ad hoc” seperti petugas di tempat pemungutan suara menghadapi beban kerja dan tanggung jawab yang berat di Pemilu 2024. Untuk itu, honor yang berlaku saat ini dinilai perlu ditingkatkan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Petugas KPPS menunjukkan kotak suara yang kosong saat mengawali pemungutan suara dalam Pemilu 2019 di TPS 02 Selong, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Alokasi anggaran pembangunan kantor dan kendaraan operasional bisa dipangkas jika usulan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 harus dirasionalisasi. Adapun anggaran untuk petugas pemilu di lapangan diharapkan tidak dipotong, bahkan kalau bisa diperjuangkan untuk ditingkatkan mengingat berat beban dan tanggung jawab mereka.

Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih merasionalisasi usulan anggaran untuk Pemilu 2024. Beberapa kali pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta KPU untuk mengevaluasi dan merasionalisasi usulan anggarannya. Dalam rapat terakhir dengan pemerintah dan Banggar DPR, KPU sudah menurunkan usulannya dari Rp 86 triliun menjadi Rp 76 triliun.