Kapasitas dan integritas penyelenggara, dari KPU RI hingga KPPS, menjadi faktor utama keberhasilan pemilu dan juga pilkada.

Di tengah apresiasi publik pada citra dan kinerja penyelenggara pemilu, kepatuhan etik dari aparat penyelenggara menjadi tantangan ke depan.

Sebagian besar fraksi di Komisi II DPR sepakat pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dipercepat untuk menghindari ekses dan konflik di daerah.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, idealnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih tak terlalu jauh dari pelantikan DPRD demi efektivitas pemerintahan daerah.

Integritas penyelenggara pemilu dalam Pilkada 2024 berkontribusi untuk menjaga tegaknya demokrasi.

Usulan DPR itu diajukan merespons permintaan Perludem agar DPR melakukan revisi terhadap UU Pemilu.

KPU dan Bawaslu perlu menjawab apresiasi publik dengan komitmen menjaga integritas serta mewujudkan pilkada damai.

Komisioner KPU sepakat menunjuk Afifuddin sebagai Ketua KPU menggantikan Hasyim Asy’ari yang terjerat kasus etik.