Penolakan Penundaan Pemilu Menguat, Elite Politik Diminta Belajar dari Sejarah

Dalam sejarah, rekayasa politik yang melecehkan konstitusi selalu menimbulkan gejolak massa. Elite politik diminta belajar dari masa lalu agar tak mengulang kesalahan lewat gagasan penundaan pemilu.

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Surat suara pemilihan presiden-wakil presiden 2019 yang telah selesai dilipat dimasukkan ke kardus di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Rabu (27/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Penolakan atas wacana penundaan pemilu kembali disuarakan, baik oleh partai politik maupun akademisi. Para elite diminta untuk belajar dari sejarah bahwa rekayasa politik yang melanggar konstitusi akan memicu gelombang penolakan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, saat mengikuti agenda konsolidasi partai di Banda Aceh, Minggu (27/2/2022), kembali menegaskan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu. Menurut dia, berpolitik harus setia pada konstitusi. Pihaknya juga tak ingin mengkhianati semangat reformasi yang telah memutuskan tentang pembatasan masa jabatan presiden.