Mencegah Pelanggaran Bansos pada Pilkada

Penyaluran bansos berpotensi diselewengkan dalam pilkada, sementara aturannya belum jelas. Perppu bisa jadi opsi solusi.

KOMPAS/SUPRIYANTO

Ilustrasi

Potensi pelanggaran bantuan sosial pada pemilihan langsung kepala daerah atau pilkada yang akan berlangsung beberapa bulan lagi sangat besar. Dana bantuan sosial masih sangat besar dialokasikan, tetapi belum diketahui apakah akan ditunda atau tetap digelontorkan.

Anggaran bantuan sosial atau bansos pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini sebesar Rp 152,30 triliun. Realisasi penggelontoran dana bansos hingga April berkisar sepertiga, artinya masih tersisa dua pertiga alokasi anggaran yang belum disalurkan.