Politik Dinasti Jokowi?
Ketika wacana Jokowi tiga periode ditolak, sementara kepuasan terhadap kinerja Presiden sangat besar, maka pertanyaannya: suara pendukung Jokowi akan diarahkan ke mana atau kepada siapa? Di sini Kaesang jadi magnet.
Ilustrasi
Ketika Kaesang Pangarep secara cepat diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—dan sebelumnya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) masing-masing menjadi Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan, maka ada komentar tentang ”politik dinasti Jokowi”. Bagaimana menyikapi hal ini secara historis?
Kalau kita bicara dinasti politik, sebetulnya kita menyinggung tentang nepotisme yang sudah diatur dalam Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Pelaku nepotisme diancam hukuman dua tahun penjara.