Penyelesaian Nonyudisial dan Hak Konstitusional Korban Kejahatan HAM Berat 1965

Korban peristiwa pelanggaran HAM berat menuntut hak konstitusional atas kebenaran dan keadilan. Kedua aspek penting pemulihan korban dan pemutusan impunitas ini absen dalam penanganan kejahatan HAM berat 1965/1966.

KOMPAS/HERYUNANTO

Ilustrasi

Meskipun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan kepada para eks mahasiswa ikatan dinas di Praha, ”Anda tidak bersalah kepada negara”, sejumlah organisasi HAM dan korban menganggap langkah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 dalam rangka penyelesaian secara nonyudisial sebagai tidak berlandaskan hukum.

Beberapa organisasi hak asasi manusia (HAM), seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kontras, dan Amnesty International Indonesia, serta sebagian organisasi korban kejahatan HAM 1965/1966, menolak cara pemerintah itu.