Keadilan Berpartai
Persyaratan menjadi peserta pemilu yang terlalu berat membuat parpol baru berjuang keras lewat pengadilan agar dapat menjadi peserta pemilu. Ke depan, perlu dibuka pintu bagi perjuangan politik di tingkat lokal.
Ilustrasi
Belum reda perdebatan isu tentang perubahan sistem pemilihan umum dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup, pada 2 Maret 2003 lewat putusan yang memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima) melawan Komisi Pemilihan Umum, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat kejutan dengan memerintahkan, bahwa semua proses tahapan persiapan Pemilu 2024 harus dihentikan.
Lengkapnya, salah satu amar putusan bernomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tersebut menyatakan: "Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari."