Para pemohon mengajukan uji materi Pasal 162, 163 Ayat 1, 163 Ayat 2, 163 Ayat 3, dan 163 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu.

Intervensi pernah dilakukan karena putusan DKPP tak sejalan dengan keinginan Mendagri. MK diminta pisahkan DKPP dari Kemendagri dalam anggaran dan kesekretariatan.

Revisi UU Pemilu dan Pilkada diharapkan tidak hanya dilakukan untuk mengadopsi putusan-putusan MK, tetapi juga perbaikan menyeluruh sistem kepemiluan.

Perbincangan mengenai metode untuk merevisi UU Pemilu dan Pilkada terus berkembang. Muncul dua opsi, yakni metode kodifikasi dan omnibus. Apa perbedaannya?

Pembahasan UU Pemilu dan Pilkada harusnya cepat. Namun, selama ini, pembahasannya mepet dengan mulainya tahapan pemilu sehingga tak ada ruang publik uji UU di MK.

Keberanian MK mengoreksi pendapat hukumnya patut dapat apresiasi tinggi mengingat kehebohan panjang yang terjadi sebelumnya.

Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi momentum tepat untuk segera memperbaiki sistem pemilihan umum di Indonesia.

Selama ini pemilu di Indonesia menerapkan dua ambang batas, yakni "parliamentary treshold" dan "presidential treshold", apa beda di antara keduanya?