Warga Miskin DKI Bertambah 1,11 Persen, Pemprov Didorong Memperbarui Data Penerima Bansos

Koalisi Pemantau Bansos Jakarta menemukan masih banyak warga yang tidak menerima bansos dan tidak terdaftar dalam penerima bantuan sosial. Pemprov DKI mesti memperbarui data supaya bansos tepat sasaran dan efektif.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Paket bantuan sosial yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di RW 007 Kelurahan Malakasari, Jakarta Timur, Selasa (15/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret silam menyebabkan angka warga sangat miskin bertambah. Sayangnya, meski ada bantuan sosial yang didistribusikan pemerintah, pada kenyataannya ditemukan banyak masalah. Permasalahannya, di antaranya, ada banyak keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), juga ada penerima bantuan menerima bansos hingga dua kali.

Dika Muhammad, Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), dalam webinar yang digelar Koalisi Pemantau Bansos Jakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi nonpemerintah, seperti SPRI, IBP, FITRA, KOTAKOTA, Perkumpulan Inisiatif, dan KPRI, Jumat (2/10/2020), tentang kertas kebijakan reformasi perlindungan sosial menyatakan, dengan adanya pandemi lalu diikuti kebijakan pemberian bantuan sosial, SPRI melakukan audit sosial atau pendataan independen di 35 kelurahan di Jakarta.