Lumbung Pangan di Papua Berisiko Sosial dan Lingkungan

Rencana pembangunan kembali lumbung pangan Papua berisiko secara sosial dan lingkungan. Bila dipaksakan tanpa kajian mendalam, bisa menimbulkan permasalahan baru.

Kompas/AGUS SUSANTO

Foto udara Kampung Zanegi di Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua, Selasa (10/3/2020). Perkampungan yang makin terdesak ke pinggiran ini dihuni oleh Suku Malind Anim. Kampung Zanegi menjadi salah satu kampung yang terdampak pembangunan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

JAKARTA, KOMPAS — Tiga kabupaten di Papua ditetapkan pemerintah sebagai lokasi untuk program lumbung pangan atau food estate selain Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Penapisan area tanam lumbung pangan perlu memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung serta karakter sosial budaya di tiga wilayah tersebut.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada San Afri Awang  menyampaikan, berdasarkan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Papua, batas fungsional program lumbung pangan di Papua tercatat seluas 10 juta hektar. Pengembangan mencakup tiga kabupaten, yakni Boven Digoel, Mappi, dan Merauke.