Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Komisi III DPR
KY mengirimkan surat resmi untuk menyikapi penolakan Komisi III DPR terhadap semua calon hakim agung yang diusulkan.
Bagikan
KY Minta DPR Pertimbangkan Ulang Penolakan 12 Calon Hakim Agung
KY mengirimkan surat resmi untuk menyikapi penolakan Komisi III DPR terhadap semua calon hakim agung yang diusulkan.
Politik & Hukum
·
DPR Minta Kapolri Turun Tangan di Kasus Vina
Pembatalan penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky, Pegi Setiawan, menunjukkan ketidakprofesionalan Polri.
Politik & Hukum
·
Dicecar DPR, Pimpinan KPK Akui Gagalnya Pemberantasan Korupsi
Pimpinan KPK mengakui pemberantasan korupsi telah gagal dijalankan. Sembilan tahun indeks persepsi korupsi stagnan.
Politik & Hukum
·
Ungkap Judi Daring, Telusuri Aliran Dana Jaringan Lintas Negara
PPATK menyebut aliran judi daring sampai ke luar negeri, yakni Thailand, Filipina, Kamboja, dan Vietnam.
Politik & Hukum
·
Anggota DPD Bertambah 16 Orang, Anggaran Diusulkan Naik Jadi Rp 1,6 Triliun
DPD usulkan kenaikan anggaran tahun 2025 sebesar 25 persen menjadi Rp 1,6 triliun. Tambahan anggota jadi alasan.
Politik & Hukum
·
Iklan
Gerak Senyap Revisi UU MK
DPR dinilai telah melanggar asas kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.
Politik & Hukum
·
Komisi III DPR: Jangan Ada ”Pengondisian” Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Trimedya Panjaitan, mengatakan, rekam jejak Pansel KPK harus diperhatikan.
Politik & Hukum
·
Pemerintah Belum Setujui Revisi UU MK
Saat delapan dari sembilan fraksi di DPR sudah menyetujui draf revisi UU Mahkamah Konstitusi, pemerintah belum bersedia menandatanganinya. Tanpa persetujuan pemerintah, pembahasan revisi UU MK tidak bisa diselesaikan.
Politik & Hukum
·
Butuh Jawaban Presiden, Komisi III DPR Buka Peluang Hak Interpelasi
Setelah Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi menghentikan kasus korupsi KTP-el, sejumlah anggota dan pimpinan Komisi III DPR minta Agus menjelaskan rinci soal intervensi Presiden.
Politik & Hukum
·
Tak Masuk Prolegnas, Revisi UU MK Tahu-tahu Dibahas dalam Senyap
Revisi UU MK tak pernah masuk Prolegnas. Namun, DPR menargetkan RUU ini tuntas dibahas dalam waktu dekat.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Iklan