Pemerintah berharap kinerja penerimaan pajak yang membaik pada 1-17 Maret 2025 bisa menenangkan gejolak pasar.

Dengan menunda konferensi pers APBN KiTa, Kemenkeu berharap tidak ada salah interpretasi terhadap kondisi keuangan negara.

Publik menanti paparan kinerja perdana APBN era Prabowo. Keuangan negara awal 2025 diperkirakan berkinerja buruk dengan penerimaan merosot dan defisit lebih cepat.

Akan ada efisiensi 100 miliar dollar AS atau setara Rp 1.638 triliun dalam lima tahun ke depan di era Prabowo yang dikumpulkan sebagai ”ekuitas” bangsa Indonesia. 

Idealnya, pemerintah dan DPR merevisi target penerimaan di APBN 2025 melalui mekanisme APBN-Perubahan atau APBN-P.

Pemerintah mesti mencari sumber penerimaan baru dan membenahi sistem Coretax agar penerimaan pajak tidak lesu berkepanjangan.

Presiden Prabowo menargetkan dana hasil realokasi anggaran mencapai sekitar Rp 750 triliun. Sebagian dana akan digunakan untuk menyuntik Danantara.   

Rencana efisiensi anggaran di era Prabowo ternyata lebih besar, yakni hingga Rp 750 triliun. Selain dari penghematan K/L, pemerintah juga menyasar dividen dari BUMN.