Pembahasan Makan Siang Gratis dalam RAPBN 2025 Dinilai Tidak Tepat

Transisi kebijakan anggaran dari rezim lama ke baru semestinya melalui APBN-Perubahan seperti praktik selama ini.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ekspresi calon presiden Prabowo Subianto setelah menambahkan potongan daging pada masakan yang hendak dibagikan kepada warga saat berkampanye di Saung Kita, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (8/12/2023). Kampanye calon presiden nomor urut 2 ini diisi dengan acara Makan Besar, yaitu menyediakan makan siang bagi warga setempat yang hadir dalam kampanyenya.

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan alokasi program makan siang gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 dinilai terlalu terburu-buru dan ”lancang” secara teknokratis. Semestinya program rezim baru dibahas dalam APBN Perubahan yang akan disusun setelah resmi menjabat, bukan disisipkan masuk oleh pemerintah petahana sebelum penetapan resmi hasil pemilu keluar.

Penetapan pemenang hasil Pemilu 2024 baru akan diumumkan pada 20 Maret 2024. Namun, sejak 26 Februari 2024 lalu, pemerintahan Joko Widodo sudah mulai membahas alokasi anggaran untuk makan siang gratis, program unggulan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam RAPBN 2025.