Percetakan hingga Industri Makanan-Minuman Nikmati ”Guyuran” Uang Jelang Pemilu
Apabila ditambah anggaran pemerintah, total belanja swasta dan pemerintah untuk Pemilu 2024 mencapai Rp 294,5 triliun.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F01%2F20%2F7ab09e21-995b-4b8e-9e7e-e4fcbdbaab93_jpg.jpg){kind=logo}
Operator memeriksa hasil cetakan surat suara Pemilu 2019 di percetakan PT Gramedia, Jakarta, Minggu (20/1/2019). KPU RI mulai melakukan pencetakan perdana surat suara untuk Pemilu 2019 di enam perusahaan konsorsium percetakan. Total jumlah surat suara yang akan dicetak PT Gramedia adalah 292.019.984 lembar surat suara untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
JAKARTA, KOMPAS — Banjir likuiditas di perekonomian Indonesia pada periode pemilu presiden dan anggota legislatif turut memicu peningkatan konsumsi masyarakat. Sektor industri, mulai dari percetakan, transportasi, sampai makanan-minuman, ikut merasakan berkah dari meningkatnya uang beredar jelang pemilu.
Kompas mencatat, pemerintah mulai menggelontorkan dana pemilu sekitar 20 bulan sebelum berlangsungnya pemilu atau pada 2022. Secara keseluruhan, anggaran untuk Pemilu 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022-2024 tercatat Rp 71,3 triliun.
Tidak hanya pemerintah selaku penyelenggara pesta, para peserta pesta juga ikut mengeluarkan dana. Berdasarkan perhitungan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, tambahan konsumsi dari belanja yang dikeluarkan dari kegiatan politik selama 2024 lebih dari Rp 258 triliun.
Kegiatan masyarakat menjelang pemilu, ditopang juga oleh perayaan tahun baru Imlek kemarin, turut berkontribusi mendorong pada permintaan barang dan jasa makan minum hingga transportasi.
Apabila ditambah dengan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah, total konsumsi dari belanja swasta dan pemerintah untuk Pemilu 2024 mencapai Rp 294,5 triliun.
Pelaksana Harian Tugas Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, pemilu berkontribusi pada peningkatan konsumsi, yang berimbas juga pertumbuhan ekonomi. Sejumlah sektor bisnis di antaranya jasa percetakan, makanan-minuman, dan transportasi mengalami peningkatan usaha akibat peningkatan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek.
”Kegiatan masyarakat menjelang pemilu, ditopang juga oleh perayaan tahun baru Imlek kemarin, turut berkontribusi mendorong pada permintaan barang dan jasa makan-minum hingga transportasi,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/2/2024).
Pagu Anggaran untuk KPU tahun 2022.
Pernyataan Yukki sejalan dengan riset Mandiri Sekuritas terkait guliran dana jumbo pada penyelenggaraan pemilu yang akan beredar di masyarakat pada Pemilu 2024. Dana ini disebut akan merangsang belanja di masyarakat. Guliran dana jumbo ini bakal tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi, antara lain percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, serta makanan dan minuman.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Ahmad Mughira Nurhani mengatakan bahwa perusahaan percetakan offset maupun percetakan digital sama-sama terimbas peningkatan permintaan jasa percetakan di masa kampanye hingga jelang Pemilu 2024.
”Percetakan offset terdampak karena turut mencetak surat suara untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum). Rata-rata dalam dua bulan terakhir ada kenaikan omzet hingga 100 persen dibandingkan dengan rata-rata omzet di bulan-bulan biasanya,” katanya.
Baca juga: Di Balik Peningkatan Uang Beredar Menjelang Pemilu 2024
Secara lebih detail, pria yang akrab disapa Mughi ini menjelaskan, setiap surat suara rata-rata dihargai Rp 500-Rp 600. Adapun KPU memesan 1,2 miliar lembar surat suara untuk pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) 2024. Sementara besaran profit yang diambil perusahaan percetakan offset untuk setiap surat suara berbeda-beda, tergantung dari wilayah percetakan.
Sayangnya, tidak semua percetakan offset di Indonesia bisa menikmati secara langsung proyek percetakan surat suara pemilu karena hanya delapan konsorsium percetakan yang secara waktu, kuantitas produksi, dan pemeliharan pascaproduksi mampu memenuhi permintaan KPU.
”Percetakan-percetakan yang skalanya kecil di daerah-daerah biasanya berharap pada permintaan percetakan formulir untuk kegiatan pemilu. Tapi, sayang, sekarang sudah semakin terdigitalisasi sehingga permintaan percetakan formulir sudah semakin berkurang,” ujar Mughi.
Petugas Satpol PP dan Bawaslu melakukan pembersihan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di jalur pantura, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/2/2024). Memasuki masa tenang kampanye, petugas gabungan Bawaslu, KPU, dan Satpol PP menertibkan APK di sepanjang jalan Kabupaten Batang dan melarang melakukan kampanye dalam bentuk apa pun di masa tenang pemilu menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari mendatang.
Kenaikan omzet yang lebih signifikan justru dirasakan oleh percetakan digital yang dalam dua bulan terakhir menerima lonjakan permintaan untuk mencetak alat peraga kampanye mulai dari baliho, spanduk, kaus, stiker, bendera, kalender, hingga gelas dan gantungan kunci.
”Bahkan, dampaknya terasa sampai ke importir mesin cetak digital. Permintaan mesin cetak digital pun bertambah untuk memenuhi kegiatan produksi,” ucap Mughi.
Secara pertumbuhan tahunan, untuk percetakan digital bisa meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, untuk percetakan offset, menurut Mughi, efek dari pemilu kira-kira hanya menopang pertumbuhan usaha secara tahunan di angka 30 persen.
Baca juga: Bisnis Sektor Tertentu Berpeluang Melonjak Karena Pemilu 2024
Sementara itu, Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyampaikan, penyelenggaraan pemilu meningkatkan omzet pelaku usaha makanan-minuman. Ini didorong dari berbagai aktivitas politik di luar ruang, seperti kampanye yang mendorong konsumsi makanan dan minuman.
”Lonjakan dirasakan pelaku usaha makanan dan minuman dalam kemasan. Hal ini sudah mulai dirasakan pelaku industri ini sejak November tahun lalu,” ujar Adhi.
Namun, lanjut Adhi, kenaikan penjualan tidak semata-mata dipicu oleh kegiatan masyarakat jelang pemilu. Pasalnya, periode kampanye juga berdekatan pada massa persiapan menyambut bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
”Kurang dari sebulan lagi Indonesia akan masuk periode bulan puasa (Ramadhan) yang secara historis selalu memicu lonjakan konsumsi di masyarakat,” ujarnya.