Janji-janji Populis Bermunculan Jelang Pemilu, Apakah APBN Mampu?

Kebijakan ekonomi para kandidat seharusnya diarahkan untuk mencari solusi yang tepat terhadap akar masalah di masyarakat, dengan strategi fiskal yang rasional. Bukan sekadar menjual janji surga agar terpilih.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Bendera partai politik peserta Pemilu 2024 dipasang di sepanjang jalan layang di kawasan Karet, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Meskipun jadwal kampanye masih tiga bulan lagi, atribut kampanye seperti bendera partai politik maupun baliho bakal calon legislatif sudah bertebaran di sudut-sudut kota.

Tahun politik tepat di depan mata. Setiap hari, arus berita dan lini masa media sosial dibanjiri informasi seputar sosok kandidat yang akan bertanding di pemilihan umum tahun depan. Janji-janji ”manis” pun mulai diumbar, seperti BBM gratis, makan gratis, dan kenaikan gaji guru. Namun, seberapa realistis sebenarnya janji-janji itu untuk dipenuhi?

Dalam setidaknya tiga bulan terakhir ini, meski pendaftaran pemilihan presiden belum resmi dibuka, ketiga sosok kandidat bakal calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) semuanya terpantau sudah mengumbar janji-janji ”manis” nan populis di depan publik.