Respons Kebijakan Kurang Efektif, Kepuasan Publik Menurun

Pemerintah harus mengoptimalkan ruang fiskal yang terbatas dengan lebih berhati-hati menetapkan alokasi belanja. Program perlindungan sosial untuk meredam dampak krisis terhadap masyarakat rentan harus menjadi prioritas.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Penjual sayur-mayur menunggu pembeli di Pasar Smep, Kota Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (15/10/2022). Empat pekan setelah kenaikan harga BBM, tingkat belanja masyarakat sedikit lebih rendah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga berpotensi melambat. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu kedua Oktober 2022, Bank Indonesia (BI) memperkirakan, tingkat inflasi sampai pekan kedua Oktober 2022 sebesar 0,05 persen secara tahunan.

JAKARTA, KOMPAS — Menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sulit dihindari di tengah imbas ketidakpastian ekonomi dunia. Kehadiran negara, yang diharapkan dapat menjadi tameng atau peredam guncangan saat krisis, kurang dirasakan masyarakat akibat ruang gerak yang terbatas, respons kebijakan yang kontraproduktif, serta tidak efektif.

Hasil jajak pendapat oleh Litbang Kompas menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menurun cukup signifikan dalam waktu sepuluh bulan terakhir.