Berbagai gejolak ekonomi yang akhir-akhir ini muncul lebih banyak dirasakan oleh masyarakat kelas menengah dan atas.

Temuan survei Litbang Kompas makin meyakinkan bahwa publik pemilih makin rasional dalam menentukan pilihan. Temuan ini seharusnya mendorong para capres mulai adu gagasan, terutama pada dua komponen kepuasan yang rendah.

Sejak lama para ilmuwan politik telah menguji masalah kepuasan publik. Salah satu pertanyaan, apakah tingkat kepuasan publik atau dikenal sebagai ”job approval rating” punya kekuatan prediktif elektoral sedemikian besar?

Pemberian bantuan sosial dan penyediaan lapangan kerja harus diupayakan beriringan untuk mengentaskan rakyat miskin. Problem kemiskinan harus segera ditangani dan terus diminimalkan jumlahnya.

Pemerintah harus mengoptimalkan ruang fiskal yang terbatas dengan lebih berhati-hati menetapkan alokasi belanja. Program perlindungan sosial untuk meredam dampak krisis terhadap masyarakat rentan harus menjadi prioritas.

Lembaga Survei Saiful Mujani and Research (SMRC) merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, Rabu (18/5/2022). Hasilnya 76,7 persen responden puas dengan kinerja Jokowi saat ini.

Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang mencapai angka tertinggi harus diikuti perbaikan. Sebab, kepuasan kapan pun dapat menurun jika kebijakan yang dikeluarkan tak lagi sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Kinerja penegakan hukum tak hanya dipengaruhi oleh instrumen aparat penegak hukum yang merupakan alat pemerintah, tetapi juga pengadilan yang melahirkan berbagai putusan hukum dari cabang kekuasan yudikatif.