Kepuasan publik yang tergambar pada sejumlah hasil survei terkait 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi pemacu semangat pemerintah bekerja lebih baik.

Apresiasi terhadap capaian pemerintah memang perlu diberikan, tetapi kritik konstruktif tetap dibutuhkan.

Kebijakan populis melambungkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah di tengah buruknya koordinasi antarinstansi dalam menelurkan kebijakan ekonomi.

Berbagai gejolak ekonomi yang akhir-akhir ini muncul lebih banyak dirasakan oleh masyarakat kelas menengah dan atas.

Sejak lama para ilmuwan politik telah menguji masalah kepuasan publik. Salah satu pertanyaan, apakah tingkat kepuasan publik atau dikenal sebagai ”job approval rating” punya kekuatan prediktif elektoral sedemikian besar?

Pemberian bantuan sosial dan penyediaan lapangan kerja harus diupayakan beriringan untuk mengentaskan rakyat miskin. Problem kemiskinan harus segera ditangani dan terus diminimalkan jumlahnya.

Wapres Amin berharap kepuasan publik terhadap pemerintah diharapkan kembali meningkat seiring upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang belakangan memengaruhi persepsi masyarakat.

Pemerintah harus mengoptimalkan ruang fiskal yang terbatas dengan lebih berhati-hati menetapkan alokasi belanja. Program perlindungan sosial untuk meredam dampak krisis terhadap masyarakat rentan harus menjadi prioritas.