Mendes PDT Yandri Susanto mengungkapkan maraknya penyelewengan dana desa saat bertemu dengan pimpinan KPK.

Alih-alih memanfaatkan regulasi yang telah tersosialisasi ke lapangan guna menguatkan BUMDes, pemerintah justru membentuk lembaga baru Kopdes MP.

"Kompas" mewawancarai kepala desa, kepala dinas terkait, hingga pendamping desa tentang seluk-beluk dan tantangan pengelolaan dana desa. 

”Kompas” mewawancarai mereka yang bersentuhan langsung ataupun meneliti korupsi dana desa: dari warga, hakim, jaksa, hingga peneliti ICW.

Kucuran dana desa Rp 610 triliun selama satu dekade, yang seharusnya memajukan desa, justru banyak dikorupsi. Siapa pelakunya dan bagaimana modusnya? 

Publikasi anggaran dana desa ada. Transparansi, katanya, wajib. Lalu mengapa masih banyak warga yang tak tahu?

Selama 10 tahun penyaluran dana desa, tujuan agar desa dan warganya mandiri dan sejahtera masih jauh dari harapan. Sebagian berhasil, sisanya bergantung dana desa. 

Bagaimana mungkin desa bisa mandiri jika pemanfaatan dana desa terus diatur pemerintah pusat?