Papua dan Pembangunan

Teater pembangunan dan kekerasan berlangsung berkelindan dalam kehidupan rakyat Papua. Satu hal mendasar yang layak dipikirkan adalah desain pembangunan Papua memberi nuansa menyentuh proses rekognisi identitas Papua.

HERYUNANTO

Terbitnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2021 atas perubahan kedua terhadap UU No 21/2001 beriringan dengan disetujuinya pemekaran tiga provinsi baru di tanah Papua: Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

Majelis Rakyat Papua (MRP), lembaga yang diamanatkan otonomi khusus (otsus) sebagai representasi orang Papua, mengajukan uji materi terhadap UU Otsus Jilid 2 yang dianggap merugikan kepentingan dan hak konstitusional orang asli Papua (OAP) itu.