yudikatif - Kompas.id

yudikatif

Presiden Prabowo Subianto merencanakan mulai berkantor di IKN pada 2028 atau setelah pembangunan kantor parlemen dan yudikatif rampung pada 2027.

Bagikan

Tahun Depan, Kompleks Parlemen dan Yudikatif di IKN Mulai Dibangun

Presiden Prabowo Subianto merencanakan mulai berkantor di IKN pada 2028 atau setelah pembangunan kantor parlemen dan yudikatif rampung pada 2027.

Politik & Hukum ·

Mereka yang Kini Memimpin Negeri hingga 2029

Saatnya para pemimpin negeri ini mulai bekerja kembali dan memenuhi ekspektasi rakyat.

Kesejahteraan dalam Keadilan

Perbaikan kesejahteraan hakim harus dibarengi dengan peningkatan integritas dan moralitas, serta pengawasan ketat.

Lebih dari Separuh Anggota DPR Belum Lapor Harta Kekayaannya

Sebanyak 14.072 penyelenggara negara belum melaporkan harta kekayaannya. KPK tetap menerima LHKPN setelah batas akhir.

Politik & Hukum ·

SK Terbit, Mahfud MD Bentuk Tim Jalankan Reformasi Hukum

Empat kelompok kerja dibentuk, salah satunya reformasi lembaga peradilan. Mahfud MD menyatakan, keempatnya dibentuk untuk membenahi karut-marut hukum di Indonesia.

Politik & Hukum ·

Iklan

Mahfud MD: Presiden Kecewa Pemberantasan Korupsi Gembos di Yudikatif

Merespons terungkapnya dugaan suap hakim agung, Presiden Jokowi menekankan urgensi reformasi hukum. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden kecewa upaya pemberantasan korupsi kerap gagal di lembaga yudikatif.

Politik & Hukum ·

Merindukan Keteladanan Pejabat Publik

Pelanggaran etik oleh pejabat publik tak hanya memicu ketidakpercayaan masyarakat, tetapi juga mengganggu kinerja lembaga pemerintah. Ketegasan dalam menindak pejabat publik yang melanggar etik menjadi keharusan.

95 Persen Laporan Harta Kekayaan Para Pejabat Tidak Akurat

KPK temukan 95 persen dari 1.665 laporan harta kekayaan penyelenggara negara periode 2018-2020 tak akurat. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, banyak yang isi LHKPN asal-asalan.

Politik & Hukum ·

Saat Hakim Konstitusi Meminta Saran dari Pemohon…

Sejak MK didirikan, lembaga ini belum pernah membatalkan undang-undang dalam uji formil. Terkait uji formil, para hakim konstitusi diharapkan berpikir progresif, melampaui hal yang tersurat dalam konstitusi.

Politik & Hukum ·

RUU MK Buka Potensi Yuristokrasi

Setelah RUU Mahkamah Konstitusi disetujui DPR dan pemerintah, sejumlah kalangan bereaksi. UU tersebut berpotensi menjadikan kekuasaan kehakiman tak terkontrol (yuristokrasi). Alasannya, jabatan itu bisa tak terkontrol.

Politik & Hukum ·

Iklan