Jajak Pendapat Kompas
Merindukan Keteladanan Pejabat Publik
Pelanggaran etik oleh pejabat publik tak hanya memicu ketidakpercayaan masyarakat, tetapi juga mengganggu kinerja lembaga pemerintah. Ketegasan dalam menindak pejabat publik yang melanggar etik menjadi keharusan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F05%2F06%2F012e4629-38c1-4c94-8ace-1ff95756aa7e_jpg.jpg)
Sejumlah pimpinan lembaga negara berbincang sebelum buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Keteladanan pejabat publik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Langkah dan tindakan pejabat publik yang memicu kontroversi dapat menjauhkan aspek keteladanan tersebut. Kondisi ini tidak hanya bermuara pada lahirnya krisis kepercayaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas kinerja lembaga publik.
Kesimpulan ini terekam dalam hasil jajak pendapat Kompas pertengahan Juli 2022. Sebagian besar responden menilai pejabat publik belum mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Hal ini pada akhirnya juga menimbulkan penilaian bahwa pejabat publik belum mampu merawat kepercayaan masyarakat.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 3 dengan judul "Merindukan Keteladanan Pejabat Publik".
Baca Epaper Kompas