Sayang, demokratisasi di Indonesia berbalik arah justru di era kepemimpinan sipil, sejalan dengan menguatnya politik kekuasaan.

Tolok ukur demokrasi bukan kehendak penguasa, betapa pun baiknya, melainkan pembatasan kekuasaan oleh konstitusi.

Fungsi utama pemimpin republik memastikan terselenggaranya keadilan. Untuk sementara melepaskan diri dari urusan bisnis dan harta keluarga.

Pancasila tidak berhenti pada sila ketuhanan tetapi ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan bukan soal sama rata sama rasa, melainkan rakyat tidak dizalimi atau diperlakukan sebagai tumbal pembangunan.

Sebagai makhluk sosial, resolusi tahun baru idealnya asa sosial untuk Indonesia yang lebih baik, berpijak pada realitas yang sudah dan belum tercapai.

Korupsi dan kejahatan pejabat bermula dari sikap jumawa penguasa, lupa diri bahwa kuasa adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada penguasa dunia moral. Pada jabatan publik melekat tanggung jawab moral-sosial.

Mesin perang, baik senjata maupun manusia di balik senjata, tak kenal belas kasihan. Semua pihak dengan cara masing-masing harus berusaha agar perang ini berhenti secepatnya. Cara termurah tentu melalui jalan diplomasi.

Meskipun alam demokrasi semakin terbuka, tak sedikit pejabat bersikap resisten terhadap kritik. Padahal kritik dalam demokrasi merupakan manifestasi daulat rakyat. Sesungguhnya rakyat yang memberi kuasa ke pemerintah.