Pemerintah bisa menggunakan data dari pengurus RT/RW karena mereka mengetahui kondisi lapangan dan warga yang membutuhkan bantuan sosial. Jangan sampai perbedaan data menimbulkan polemik di masyarakat.

Konflik lahan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Kota Tangerang mereda setelah kedua pihak dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kedua pihak sepakat untuk saling mencabut laporan ke kepolisian.