Hindari Polemik, Pemerintah Bisa Gunakan Data RT/RW

Pemerintah bisa menggunakan data dari pengurus RT/RW karena mereka mengetahui kondisi lapangan dan warga yang membutuhkan bantuan sosial. Jangan sampai perbedaan data menimbulkan polemik di masyarakat.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Barokah mendistribusikan sedekah kebutuhan pokok ke rumah warga di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2020). Kebutuhan pokok dari sedekah Yayasan Said Naum dan DKM Masjid Al-Barokah tersebut diprioritaskan bagi warga yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Jumlah data warga yang terkumpul oleh pengurus RT dan RW berbeda dengan jumlah data penerima bantuan sosial dari pemerintah. Perbedaan data penerima bantuan itu bisa menjadi polemik di masyarakat. Pemerintah seharusnya mau terbuka dan menggunakan data dari pengurus RT dan RW.

Pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 001 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Saiful Anwar, mengatakan, berdasarkan data yang dikumpulkan pengurus RT/RW, setidaknya ada lebih dari 50 keluarga yang berhak menerima bantuan sosial akibat pandemi Covid-19.