Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan, UU Pemasyarakatan yang baru ini diharapkan bisa mewujudkan keadilan restoratif; Memperkuat sistem pemasyarakatan yang menganut konsep reintegrasi sosial.

Pengesahan RUU Pemasyarakatan akhirnya dilakukan setelah tahun 2019 batal dilakukan karena gelombang penolakan dari masyarakat sipil.

”RUU Pemasyarakatan memang sudah dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021. Namun, pemerintah sebagai inisiatornya sampai akhir masa sidang lalu belum mengajukan RUU-nya kembali,” kata anggota Komisi III DPR, Arsul Sani.