Hasil data Sensus Pertanian 2023 diharapkan bisa menjadi landasan yang valid dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian, yaitu untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Pemerintah mulai mengisi cadangan sejumlah komoditas pangan. Namun, sebagian di antaranya berasal dari impor, termasuk beras yang dinilai surplus. Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah mengutamakan prinsip kemandirian.

Duet Badan Pangan Nasional dan ”holding” BUMN Pangan akan semakin memperkuat tata niaga dan kelola pangan nasional. Keduanya bisa saling mengisi satu sama lain untuk menggarap sektor hulu, tengah, dan hilir pangan.

Selama ini Dewan Ketahanan Pangan dinilai tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan pangan. Pembubarannya jadi momentum memperkuat fungsi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan petani.