Kementerian khusus yang mengurus masyarakat hukum adat dibutuhkan agar masalah masyarakat adat ditangani dengan serius.

Partai Solidaritas Indonesia minta MK tolak uji materi terkait penerapan sistem proporsional terbuka dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu. Selain PSI, tiga anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI juga ikut menjadi pihak terkait.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Rabu kemarin, mengatakan, pengawasan menteri yang maju sebagai capres dan cawapres akan mirip dengan masa pemilihan kepala daerah sebelum pilkada serentak. Semuanya berpedoman pada UU Pemilu,