Suka atau tidak, amnesti menjadi angin segar bagi para pengemplang pajak yang mayoritas kelompok elite.

Pemerintah seharusnya memajaki para konglomerat yang kekayaannya melejit pascapandemi. Bukan membebani warga biasa yang tengah melarat terimpit biaya hidup.

Selain faktor daya beli, resistensi publik terhadap kenaikan PPN juga didorong oleh minimnya transparansi dan keadilan pajak.

Program-program Presiden Prabowo butuh modal besar. Sementara kas negara sedang tekor. Solusi cepat pun dicari.

Idealnya, jika program pengampunan pajak yang sudah-sudah berjalan efektif, rasio pajak RI bisa mencapai 16 persen.

Program pengampunan pajak alias ”tax amnesty” yang sempat tutup buku di era Joko Widodo ”hidup” kembali di era Prabowo.

Program pengampunan pajak muncul kembali di Senayan ketika pemerintah butuh dana cepat untuk pembangunan.

Pelaksanaan PPS sulit keluar dari bayang-bayang program Tax Amnesty 2016-2017 yang jelas menyedot banyak perhatian dan terbilang sukses dalam menjaring harta para wajib pajak yang belum terlacak.