Perbaikan tata kelola industri tambang harus dilakukan untuk mengembangkan hilirisasi. Buruknya tata kelola usaha pertambangan selama ini dinilai telah merugikan keuangan negara dan perekonomian nasional.

Klausul jaminan perpanjangan operasi pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terus menuai kontroversi. Ada pendapat bahwa peran BUMN dan BUMD kian diabaikan.