Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut lima isu strategis segera dirampungkan agar perundingan perjanjian kemitraan ekonomi RI-UE selesai akhir 2023. Inilah bentuk perlawanan RI atas diskriminasi Eropa.

Implementasi SVLK sulit diterapkan bila masyarakat adat belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Hal ini karena SVLK menekankan legalitas pengelolaan hutan.

Film ”Indonesia Berjuang untuk Hutan yang Tersisa” merekam upaya penyelamatan hutan Indonesia selama 20 tahun terakhir. Global Forest Resources Assessment 2020 mencatat ada 4,06 miliar hektar hutan yang tersisa di bumi.

Peran pemantau independen perlu diperkuat untuk menjamin kredibilitas implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Pelanggaran oleh perusahaan pemegang sertifikat PHL masih terus terjadi.

Negara-negara Uni Eropa telah menyepakati lima prioritas tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi dan memulihkan hutan dunia. Hal ini diharapkan dapat diikuti oleh negara-negara lain khususnya Indonesia.

Pengelola konsesi kehutanan yang memperoleh penilaian baik pada sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari belum menggambarkan kondisi lapangan. Perusahaan tetap mendapatkan nilai baik meski ada masalah di lahannya.

Perang dagang AS dan China membuka peluang bagi industri mebel Indonesia. Pemerintah berniat menjadikan industri mebel sebagai salah satu tumpuan untuk meningkatkan ekspor demi menekan defisit neraca perdagangan.

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) minta kepada pemerintah agar pada 2020 menaikkan subsidi peralatan mesin mebel dua kali lipat dari Rp 15 miliar menjadi Rp 30 miliar. Kenaikan subsidi sangat penting  untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi industri mebel.