Tantangan terbesar untuk penyelesaian konflik agraria yang ada adalah karena perlu dukungan lintas sektor dan tidak bisa hanya Kementerian ATR/BPN yang menyelesaikannya.

Presiden Jokowi memutuskan mengganti Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN setelah satu pekan sebelumnya mengungkapkan kemarahannya karena reforma agraria terhambat ego sektoral antar-kementerian dan lembaga.

Reforma agraria dinilai tidak berjalan efektif dan tidak solutif. Hingga kini, dari target 4,1 juta hektar lahan yang diredistribusi ke masyarakat, realisasi baru 0,6 persen. Pemerintah didesak melegalkan wilayah adat.

Di sejumlah negara, metode ”omnibus” mulai ditinggalkan. Kalaupun dijalankan, metode tersebut dibatasi dengan subyek pengaturan tunggal sehingga pengaturannya tidak terlalu luas.